Wamendes Ungkap 3 Persoalan Utama dalam Penyaluran BLT Dana Desa

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan tiga persoalan utama dalam penyalahgunaan atau kesalahan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, sehingga dana tersebut tidak tepat sasaran. Tercatat sudah lebih dari 2.000 an aduan terkait penyalahgunaan atau kesalahan dalam penyaluran BLT Dana Desa. Menurutnya, persoalan pertama adalah penyaluran dana desa tidak tepat sasaran karena kesalahan administratif atau salah input data.

Terkait hal tersebut Budi mengatakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut dibutuhkan kesadaran dari warga desa dan koreksi terhadap data. "Saya dapat kabar dari teman, kok saya dapat padahal saya kan tidak ini, balikin aja. Itu termasuk kesalahan administratif, mungkin kamu sudah mampu, sudah punya mobil masih dapat juga," kata Budi dalam Talkshow Bulan Pancasila bertajuk Membumikan Pancasila di Tengah Pandemi: Gotong Royong Desa Kota yang digelar secara virtual pada Kamis (4/6/2020). Persoalan kedua adalah adanya niat yang salah dari Kepala Desa ataupun Kepala Daerah dalam program tersebut sehingga BLT Dana Desa dipolitisasi.

"Jadi yang diberi teman temannya sendiri, pendukungnya, politisasi kan," kata Budi. Sedangkan persoalan ketiga ia menyebut adanya pembegalan dari alokasi bantuan sosial dan bantuan langsung tunai dana desa. Ia mencontohkan setelah pemerintah memutuskan memberi bantuan tunai langsung dana desa dengan besaran Rp 600 ribu per bulan per keluarga penerima manfaat selama tiga bulan, tetapi ternyata yang diberikan hanya Rp 50 ribu, Rp 100 ribu, Rp 200 ribu dan sisanya masuk kantong Kades dan oknum oknum pemerintah desa.

"Ini harus diproses hukum karena sudah ada kesengajaan, niat yang salah, supaya diproses hukum. Beberapa daerah sudah diproses hukum, ditangkap polisi dan laporan laporannya sudah diselidiki, diinvestigasi, diverifikasi dan memang masyarakat melihat ada proses yang tidak benar dalam penyaluran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai dana desa," kata Budi. Namun demikian Budi menilai masih sangat banyak kepala desa yang bertanggung jawab terhadap dana desa. Ia pun masih melihat nilai nilai luhur, gotong royong saudara saudara itu masih ada di desa.

"Kalau yang ramai di sosial media ini sebenarnya tidak banyak, tapi keterlaluan. Sehingga harus diporses hukum. Saya berharap ada contoh dan efek jera sehinngga semua kepala desa bisa menjalankan amanah dan tanggung jawab menyalurkan bantuan tunai langsung dana desa ini kepada warga negara yang berhak. Karena kondisi sekarang ini harus kita utamakan yang betul betul membutuhkan bantuan," kata Budi. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beberapa hari lalu melaporkan 50.939 desa dari total 74.953 desa telah menyalurkan BLT Dana Desa kepada masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *