Jaksa Agung: Kerugian Negara di Kasus Jiwasraya Belum Nyata

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan, belum ada kerugian negara yang nyata dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Dia mengatakan, kerugian negara kasus itu baru sebatas pernyataan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK). "Saat ini sedang berjalan perhitungan kerugian negaranya," ujar Burhanuddin saat ditanya tentang ada tidaknya kerugian negara akibat kasus Jiwasraya dengan mengacu hasil audit BPK, Selasa (21/1/2020).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2017 menyatakan aparat penegak hukum harus membuktikan kerugian negara sebelum dilakukan penyelidikan perkara korupsi. Tim penyidik Pidsus Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka di kasus ini. Kejaging juga menahan Benny Tjokrosaputra, Direktur Utama PT Henson International Tbk; Heru Hidayat, komisaris PT Trimegah; Harry Prasetyo, Direktur Keuangan PT Jiwasraya; Hendrisman Rahim, mantan Dirut Jiwasraya dan Syahmirwan, karyawan Jiwasraya. Jaksa Agung Burhanuddin menyatakan siap menghadapi jika ada perlawanan dari pihak tersangka terkait kasus ini."Kita akan lawan (jika para tersangka ajukan gugatan praperadilan)," ujarnya.

Terkait hal ini, Kapuspenkum Kejaksaan Agung Hari Setiyono menyatakan tim penyidik terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Selasa (21/1/2020) kemarin tim penyidik Kejagung memeriksa 13 saksi. Mereka adalah Noni Widya, Yudith Deka Arshinta, Ghea Laras Prisma, Lisa Anastasia dan Cyndi Violeta Ismedi kelimanya karyawan PT Bumi Nusa Jaya Abadi yang berperan sebagai pengelola saham milik Benny Tjokrosaputro. Saksi selanjutnya adalah Sugianto Budiono, dirut PT Dhana Wibawa Artha; Jenifer Handayani, Susan Hidayat, dirut PT Inti Agri Resources; Meitawati Edianingsih, SH dan Soehartanto.

Kelimanya merupakan pihak pihak yang namanya dipakai untuk proses transaksi pinjam nama. Sementara, Sdr. Erda Dharmawan Santi, Djulia dan Leonard Lontoh, yang juga diperiksa, merupakan pengelola apartement Shorthills. "Sampai hari ini pemeriksaan saksi masih terus dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta mengungkap peristiwa yang sebenarnya," kata Hari Setiyono.

Terkait kasus ini Kementerian Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) sudah mengeluarkan surat pemblokiran atas sejumlah asset tanah terkait dengan penyidikan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *