Gibran dan Bobby Maju Pilkada 2020, ICW: yang Dirugikan Adalah Jokowi

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW),Donal Fariz mengatakan majunya Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming dalam Pilkada 2020 akan merugikan Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Jokowi di periode pertama sama sekali tidak memberikan akses anak dan keluarganya di pemerintahan. Berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya yakni di masa Susilo Bambang Yudhoyono dimana anak anaknya masuk gelanggang politik.

"Sehingga Jokowi waktu itu muncul sebagai sosok politik anti thesis atas politik nasional. Tapi sekarang yang paling dirugikan adalah pak Jokowi sendiri," ujarnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Minggu (8/12/2019). Ia menambahkan citra Jokowi di periode pertama seakan akan anaknyamengambil jarak dengan proyek pemerintah karena jualan pisang. "Saya apresiasi Jokowi di periode pertama seluruh akses APBN, APBD ditutup untuk anak dan keluarganya. Anaknya mengambil jarak dengan proyek pemerintah karena jualan pisang itu yang sering kita mendengar," ungkapnya.

Donal Fariz tidak melarang Bobby dan Gibran untuk mencalonkan diri dalam kontestasi Pilkada karena setiap orang punya hak mencalonkan. Tapi, ketika anak dan keluarganya sudah terjun ke politik yang dibicarakan adalah nepotisme dan kelayakan dari segi politik. "Saya melihat pak Jokowi berbeda dan kita sulit menjadikan Jokowi contoh kepemimpinan yang memberikan batas politik atas keluarganya," katanya.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW ini menambahkan jika ada gelombang diss trust terhadap demokrasi. Gelombang diss trust ini muncul karenademokrasi dikelola oleh segelintir orang. Dan problem dinasti politik dan oligarki politik tidak hanya problem satu partai tapi banyak partai.

Sebelumnya, Ketua DPP PKS,Mardani Ali Seramenanggapi majunya menantu Joko Widodo (Jokowi)Bobby Nasutiondan putra sulung Jokowi,Gibran Rakabumingdalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Menurutnya majunya Bobby dan Gibran adalah buktiadanya nepotisme. Ia menambahkan jika nepotisme merupakan suatu kemunduran bagi demokrasi Indonesia.

"Saya tidak inginjudgementsemua orang berhak. Tapi sikap saya nepotisme itu adalah kemunduran bagi Demokrasi Indonesia," ujarnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Rabu (4/12/2019). Pendapat dariMardani Ali Seraini disanggah olehDirektur Eksekutif Indo Barometer,M Qodari. Qodari mengatakan jika definisi nepotisme yang diterima secara umum adalah memilih saudara di luar kemampuannya.

BACA JUGA : Gibran dan Bobby Maju Pilkada 2020, Pengamat: Tak Masalah Selama Proses Rekrutmen Dilakukan Terbuka Menurutnya nepotisme lebih mudahdituding untuk jabatan yang sifatnya ditunjuk. Ia memberikan contoh ketika zaman Presiden Soeharto.

"Misalnya pak Harto dulu tahun 1997 mengangkat mbak Tutut sebagai Menteri Sosial," ungkapnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Rabu (4/12/2019). Pengamat politik ini menilai agak sulit dikatakan nepotisme sepenuhnya untuk jabatan yang sifatnya dipilih. Hal ini dikarenakanmasyarakatpunya kesempatan untuk memilih. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *