Dari Awal Saya Meragukan PSBB Menjadi Solusi Sebut Pemerintah Tak Jelas Atasi Corona Refly Harun

Pakar hukum tata negara Refly Harun mengomentari langkah pemerintah dalam menangani pandemi Virus Corona (Covid 19). Refly mencontohkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ia anggap belum efektif. Ia juga menyayangkan pemerintah belum bisa memberikan kepastian soal solusi pemerintah menangani Covid 19.

Dikutip dari YouTube Refly Harun , Jumat (24/4/2020), awalnya Refly bercerita bahwa dirinya sudah meminta agar lockdown diberlakukan. "Saya dari awal menuntut agar kita lockdown rumah sekalian," kata Refly. Mantan Komisaris Utama Pelindo I itu bercerita bagaimana dirinya telah melaksanakan lockdown sendiri, dan mengurung diri di rumah.

"Saya pribadi sudah lockdown, tidak keluar rumah 14 hari, bahkan tidak keluar halaman rumah," kata Refly. "Sebelumnya sudah tidak keluar rumah 14 hari juga." Namun ia juga mengatakan bahwa dirinya pernah keluar dari rumah untuk menghadiri acara Indonesia Lawyers Club (ILC), lalu interview dengan Rahma Sarita dari Realita tv, dan Mata Najwa.

Pada setiap kegiatannya, Refly mengatakan ia selalu mengindahkan protokol penanganan Covid 19, satu di antaranya adalah social distancing. Selanjutnya Refly menyinggung pernyataan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Doni Monardo tentang PSBB. Ia merujuk pada pernyataan Doni yang menganggap PSBB di Jakarta belum efektif dilakukan.

Refly mengakui sejak awal dirinya sudah pesimis PSBB bisa jadi solusi pencegahan penyebaran Covid 19. "Dianggap tidak efektif juga, di DKI PSBB diperpanjang, dan dari awal saya meragukan apakah PSBB ini akan menjadi solusi," paparnya. "Dan ternyata sampai sekarang kita tidak tahu berapa lama PSBB akan diterapkan," lanjut Refly.

Refly menyayangkan pemerintah tidak memiliki solusi pasti dalam penanganan Covid 19. "Berapa lama lagi kemudian kita mendapati ketidakjelasan skenario dalam menghadapi Covid 19 ini," ucapnya. "Apakah skenarionya hanya safety by the bell (diselamatkan oleh lonceng atau waktu red), nanti kita berharap musim panas virus mati sendiri."

Refly bahkan menganggap pemerintah tidak bisa bekerja maksimal dalam menangani penyebaran Covid 19. "Dalam titik ini saya merasa pemerintah kok tidak at all cost (totalitas red) untuk memerangi pandemi ini," kata dia. Kemudian ia memaparkan sejumlah program pemerintah yang menurutnya tidak penting untuk digarap di tengah pandemi Covid 19.

"Proyek seperti Kartu Prakerja, kemudian juga belajar online, penting, tapi not necessary (tidak penting) untuk saat ini," kata Refly. "Termasuk juga proyek misalnya biaya konsultan pembinaan Ibu Kota, not necessary saat ini." "Saat ini yang terpenting adalah bagaimana kita menangani Covid 19," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menjelaskan mengapa pemerintah tidak menerapkan lockdown di Indonesia untuk mengatasi pandemi Virus Corona (Covid 19). Jokowi pertama memaparkan bahwa Jakarta membutuhkan dana sebesar Rp 550 miliar per hari untuk menghidupi masyarakat apabila diberlakukan lockdown. Ia juga mengatakan sampai saat ini belum ada negara yang berhasil mengatasi Covid 19 lewat solusi lockdown.

Dikutip dari wawancara eksklusif Jokowi dengan presenter kondang Najwa Shihab, Senin (21/4/2020), awalnya Najwa menanyakan bagaimana tanggapan Jokowi terhadap orang orang yang mau tidak mau harus keluar untuk bekerja. RI 1 menjawab memang pilihan yang sulit bagi masyarakat untuk berdiam diri di rumah menghindari Covid 19, atau tetap pergi keluar untuk bekerja. "Itu memang pilihan pilihan yang semuanya tidak enak," kata Jokowi.

"Dan kita semuanya harus menyadari bahwa di luar itu masih banyak." Ia kemudian memaparkan sejumlah pekerjaan yang mau tidak mau harus keluar bekerja di tengah pandemi Covid 19. "Buruh harian, pekerja harian, pedagang pedagang asongan, ini hidupnya harian," kata dia.

Jokowi mengatakan keputusan mengenai para pekerja tersebut harus diambil secara hati hati, supaya tidak menimbulkan masalah baru. "Ini juga yang harus menjadi hitungan, kalkulasi kita, jangan sampai kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, tapi muncul masalah baru yang lain, yang lebih besar, kalau kita tidak hitung, dan kalkulasi," jelasnya. Kemudian Najwa menanyakan kepada Jokowi, apakah anggaran pemerintah cukup untuk mengayomi masyarakat selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan.

Najwa menyinggung PSBB tidak mengharuskan pemerintah menjamin kehidupan rakyat. Ia bahkan mengibaratkan PSBB layaknya karantina wilayah gratisan, dimana pemerintah tidak memilki tanggung jawab untuk menyuplai bantuan kepada masyarakat. Jokowi menjawab bahwa karantina wilayah adalah hal yang sama dengan lockdown, dimana transportasi dimatikan total, dan masyarakat harus di rumah.

"Kalau yang namanya karantina wilayah itu kan sama dengan lockdown," kata dia. "Artinya apa? Masyarakat harus hanya di rumah, bus berhenti enggak boleh keluar, taksi berhenti, ojek berhenti, pesawat berhenti, kereta api berhenti, MRT berhenti, KRL, semuanya berhenti, hanya di rumah," lanjutnya. Jokowi mengaku, dirinya pernah memperhitungkan apabila Jakarta diberlakukan lockdown, pemerintah membutuhkan Rp 550 miliar untuk memastikan semua kebutuhan masyarakat tercukupi.

"Untuk Jakarta saja pernah kami hitung hitungan per hari membutuhkan Rp 550 miliar, hanya Jakarta saja," terangnya. "Kalau Jabodetabek tiga kali lipat, itu per hari." Kemudian Najwa menanyakan apakah budget menjadi alasan Indonesia tidak menerapkan lockdown.

Jokowi menjawab tegas, bahwa budget bukan alasan lockdown tidak diberlakukan. Ia mengatakan hingga saat ini belum ada negara yang berhasil mengatasi pandemi Covid 19 dengan mekanisme lockdown. "Bukan karena masalah budget, kita kan juga belajar dari negara negara lain, apakah lockdown itu berhasil menyelesaikan masalah? Kan tidak," ujar Jokowi.

"Coba tunjukkan negara mana yang berhasil melakukan lockdown, dan bisa menghentikan masalah ini, enggak ada sama sekali," lanjutnya. Jokowi mengatakan ia setiap hari memantau juga bagiamana negara negara lain mengatasi Covid 19. "Karena setiap hari saya selalu ada briefing kertas yang di situ menginformasikan mengenai negara negara A, B, C melakukan apa, hasilnya apa, " ucapnya.

"Kemudian di sana kasus positif berapa, yang meninggal berapa ada." "Saya setiap hari ada informasi mengenai itu," lanjut Jokowi. Selanjutnya Jokowi menekankan bahwa suatu kebijakan yang diambil oleh negara lain, belum tentu bisa diterapkan di Indonesia.

Ia juga mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada negara yang berhasil menemukan strategi untuk mengatasi Covid 19 secara sempurna. "Jadi dalam memutuskan sesuatu, sekali lagi bahwa setiap negara berbeda beda, karena karakternya berbeda beda, tingkat kesejahteraan berbeda, tingkat pendidikan berbeda, tingkat kedisplinan berbeda, geografis berbeda, kemampuan fiskal juga berbeda," paparnya. "Jadi enggak bisa kita suruh niru niru negara lain, dan sampai saat ini saya melihat tidak ada formula yang pasti, yang bisa menyelesaikan masalah Covid 19 ini," pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *