Banyak Ketidakjelasan Konsep dalam Draf RUU Cipta Kerja Legislator PKS

Anggota Komisi V DPR RI fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat menyoroti pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dikebut untuk dibahas seperti yang digelar pada Rabu (22/7/2020) kemarin. Menurut Syahrul, alih alih fokus penanganan Covid 19, pemerintah dan DPR justru tancap gas membahas Omnibus Law Cipta Kerja. Padahal, jika ditelusuri mendalam, Syahrul mengatakan draf RUU dan Naskah Akademiknya pun terkesan dipaksakan untuk segera masuk dan dibahas.

"Banyak sekali inkonsistensi dan ketidakjelasan konsep dalam draf dan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, di mana RUU ini akan merevisi 78 UU namun argumentasi yang diberikan sangatlah sedikit," kata Syahrul kepada wartawan, Kamis (23/7/2020). Ia mencontohkan satu di antara UU yang akan direvisi melalui RUU Cipta Kerja ini adalah UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dalam RUU ini 80 persen substansi UU No. 28 Tahun 2002 akan direvisi, di mana 60 persen diantaranya merupakan penghapusan materi muatan UU.

Kata Syahrul, alasan yang paling banyak dikemukakan terkait revisi UU No. 28 Tahun 2002 ini adalah banyaknya tumpang tindih aturan, namun demikian Pemerintah tidak dapat membuktikan satu ayat pun dari UU No. 28 Tahun 2002 ini yang tumpang tindih dengan UU lainnya. "Selain itu Pemerintah tidak memberikan argumentasi yang cukup dalam Naskah Akademik karena hanya menyediakan penjelasan sebanyak 1,5 halaman. Padahal dapat dibayangkan, sebuah Undang Undang yang separuh isinya dihapuskan sudah pasti kehilangan roh pengaturannya," ucapnya. "Walaupun Pemerintah menjanjikan aturan yang dihapus ini akan dipindahkan ke dalam PP, akan tetapi akibat pelemahan ini justru dapat berakibat pada ketidakpastian berusaha bagi pengusaha sebab aturan aturan ini dapat saja sewaktu waktu diubah kembali karena tidak memiliki kekuatan seperti dalam Undang Undang," kata dia.

Oleh sebab itu mengingat lebih dari 80 persen materi muatan UU No. 28 tahun 2002 akan direvisi melalui RUU Cipta Kerja ini, Syahrul mendorong agar pembahasannya dikembalikan ke komisi V yang secara khusus membidangi persoalan Bangunan Gedung. Hal ini dibutuhkan agar dapat membahas lebih dalam revisi UU tersebut dengan mengundang pakar khusus terkait UU yang direvisi. "Selain itu FPKS juga meminta Pemerintah menghadirkan argumentasi yang memadai terkait indikasi adanya tumpang tindihnya peraturan dalam UU No. 28 tahun 2002 ini dengan UU lainnya, yang menyebabkan UU ini harus direvisi melalui kajian empirik dan bukan melalui hipotesa yang subjektif tanpa data yang valid," ucapnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *